Asosiasi Menolak Aturan Petani Sawit Harus Bersertifikasi ISPO

Image title
25 November 2019, 22:42
kelapa sawit, sertifikat berkelanjutan, indonesia sustainable palm oil, ispo
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Ilustrasi kelapa sawit. Asosiasi petani kelapa sawit menolak rencana pemerintah yang akan mewajibkan petani sawit bersertifikasi ISPO.

Padahal, untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar luar negeri sudah ada aturan yang jelas berupa penggunaan biodiesel. "Sebenarnya sudah ada B30 dan B50 itu kan sudah mengurangi supaya kita tidak tergantung pembeli luar," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi domestik untuk mengimbangi penurunan permintaan sawit dunia akibat kampanye hitam. Kebijakan itu salah satunya berupa kewajiban pencampuran 20% minyak sawit ke dalam minyak solar atau biodiesel 20% (B20). 

Penerapan B20 mampu menghemat devisa hingga Rp 28,4 triliun. Penghematan ini akibat berkurangnya impor solar. Sedangkan jumlah produksi biodiesel mencapai 6 juta kiloliter. Capaian itu setara dengan 105% dari target yang telah ditetapkan tahun ini sebesar 5,7 juta kiloliter.

Tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan kandungan campuran minyak sawit sebesar 30% (B30). Adapun kewajiban B20 telah berhasil meningkatkan harga minyak sawit menjadi US$ 600 per ton.

(Baca: Menteri Perdagangan Minta Inggris Setop Kampanye Negatif Kelapa Sawit)

Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...