Larangan Edar Produk Bebas Sawit Berpotensi Picu Sengketa di WTO

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri mengatakan WTO memperbolehkan penerapan nontarif measures guna membatasi produk impor dengan alasan tertentu, seperti jika ada produk impor yang masuk ke suatu wilayah dalam jumlah berlebihan. "Itu boleh," ujarnya.

Heri menambahkan, WTO mengutamakan kepentingan konsumen. Terlebih lagi, sawit merupakan produk unggulan Indonesia.

(Baca: BPOM Larang Label Bebas Minyak Sawit, Begini Tanggapan Pengusaha)

Sebelumnya, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bakal melarang peredaran produk makanan olahan berlabel bebas minyak sawit (Palm Oil Free) di Indonesia. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan pencantuman label ini dinilai melanggar salah satu aturan BPOM.

"Berdasarkan aturan BPOM yang ada, dilarang mencantumkan pernyataan tidak mengandung sesuatu," kata dia.

Produsen juga harus mencantumkan data kandungan produk tersebut agar terdapat bukti saintifik. Dengan begitu, produsen diharapkan tidak hanya mengikuti tren kesehatan saat ini.

BPOM menegaskan produk yang berlabel Palm Oil Free merupakan produk ilegal. Adapun, larangan produk berlabel Palm Oil Free tersebut berlaku produk impor dan produksi dalam negeri.