Kemendag Cabut Aturan Verifikasi Teknis Ekspor Sawit
Pasal dua Peraturan Menteri Keuangan itu mengatakan, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor sawit. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dengan cara pengujian laboratorium. Hasilnya, akan tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Pungutan ekspor sawit
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal bulan ini juga mengubah skema pungutan ekspor sawit. Skema ini akan berlaku pada 1 Juni 2019. Namun, sepanjang 1-31 Maret 2019, pemerintah membebaskan pungutan ekpor sawit.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Beleid ini berlaku mulai 11 Maret 2019.
(Baca: Harga Sawit Fluktuatif, Pemerintah Tunda Pungutan Ekspor )
Kemudian, mulai 1 Juni 2019 dan seterusnya, pemerintah akan membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO di bawah US$ 570. Pungutan ekspor sawit dan produk turunannya dikenakan bervariasi antara US$ 5 sampai US$ 20 per ton jika harga CPO mulai perlahan bangkit di kisaran harga US$ 570 per ton hingga US$ 619 per ton.
Jika harga CPO telah melewati batas harga US$ 619 per ton, pungutan tarif ekspor akan dikenakan dengan besaran yang bervariasi antara 10% hingga 50% sesuai jenis produknya.
