Indonesia Tolak Keputusan Uni-Eropa Terkait Aturan Anti-Sawit
(Baca: Pungutan Ekspor Sawit Tahun 2018 Mencapai Rp 14 Triliun)
Komisi Uni-Eropa telah meresmikan Delegated Act yang rencananya mulai pada 1 Februari 2019 untuk mengeluarkan kelapa sawit dari energi terbaukan. Delegated Act adalah langkah kepada negara Uni-Eropa untuk mulai mengimplementasikan kesepakatan bersama.
Togar mengungkapkan, Indonesia bakal merespons sanggahan melalui pemerintah untuk menjawab keputusan Uni-Eropa. Namun, jika keputusan itu sudah bulat dan tak bisa diganggu gugat, pemerintah dan pelaku usaha siap untuk melapor kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Sebelumnya, International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebut pelarangan kelapa sawit berpotensi menyebabkan deforestasi lebih besar. Sebab, deforestasi justru diakibatkan oleh tanaman penghasil minyak nabati lain. Ini dikarenakan, dalam proses produksinya, minyak kelapa sawit merupakan produk minyak nabati paling efisien dibandingkan bunga matahari, kedelai, dan rapeseed.
Laporan ILUN menyatakan kelapa sawit adalah minyak nabati terproduktif, yang mana per 0,26 hektare lahan sawit mampu menghasilkan 1 ton minyak sawit. Ini berbanding terbalik dengan bunga matahari yang memerlukan hingga 1,43 hektare lahan untuk menghasikan 1 ton minyak nabati. Demikian halnya dengan rapeseed yang membutuhkan 1,25 hektare laham atau kacang kedelai yang memerlukan hingga 2 hektare lahan untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati.
Pada rapat berbeda di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan RED II adalah tindakan diskriminasi terhadap sawit. Sehingga, para produsen sawit dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyatukan suara.
Oke menjelaskan, negara penghasil kelapa sawit harus memberikan sikap yang sama terhadap kampanye negatif. Sehingga, WTO juga akan menjadi salah saru jalan keluar. “Kami tidak setuju dengan RED II,” katanya tegas.
