Kemenhub Akan Serahkan Pengelolaan 19 Pelabuhan dan Bandara ke BUMN
Dengan diserahkannya 19 bandara dan pelabuhan, maka Kemenhub dapat fokus untuk mengarahkan anggarannya ke bandara dan pelabuhan ke lokasi yang lebih terpencil. "Jadi nanti ada ruang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami untuk cover ruang-ruang di pelosok," kata Budi saat membuka Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Menara UOB, Jakarta, Senin (10/10).
Budi menjelaskan kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur transportasi yang ditargetkan hingga 2019 sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp 1.283 triliun. Kebutuhan ini tidak akan bisa ditutupi sendiri oleh negara. Mengingat anggaran Kemenhub hingga sepanjang 2015-2019, totalnya hanya Rp 491 triliun.
Makanya Kemenhub merasa perlu untuk melepas pengelolaan bandara dan pelabuhan yang selama ini dipegangnya. Sehingga tidak akan membebani kementerian membangun infrastruktur baru. (Baca: Tekan Kesenjangan Wilayah, Jokowi Percepat Bangun Infrastruktur)
Budi menyadari masih ada kekurangan dana hingga Rp 792 triliun, untuk mengejar target pembangunan infrastruktur transportasi baru hingga 2019. Pemerintah berharap adanya partisipasi BUMN menggandeng swasta untuk investasi. "Sinergi seperti ini penting, jadi kita lihat kegiatan (pengelolaannya) jangan sampai menjadi beban di masa depan," katanya.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo mengatakan pemerintah juga akan membuka peluang swasta untuk menjadi operator di sektor bandara. "Karena Pak Menteri meminta agar tidak ada persaingan untuk pelabuhan," katanya.
