Tantangan Perubahan Perdagangan Global Berlanjut Setelah Pandemi
Shinta mengusulkan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi hambatan ekspor perlu beberapa langkah yang ditempuh. Pertama, meningkatkan produktivitas dan stabilisasi produksi dalam negeri, serta reformasi sektor agrikultur dan perikanan dengan perbaikan iklim usaha.
Kedua, pembenahan mistmatch input-output antara produksi pangan hulu dengan kebutuhan input industri makanan dan minuman hingga pasar ekspor dari segi volume dan standar, serta sinergi antar elemen pemerintah. "Masalah ini memang lebih kepada hulu dan hilir yang harus terus dibenahi Indonesia," ujar Shinta.
Ketiga, penguatan diplomasi dengan cara melakukan institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar.
Kajian tersebut antara lain mencakup pengumpulan data dan informasi hambatan non-tarif termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching, dan pendampingan.
Manfaatkan Negosiasi Perdagangan
Indonesia dapat memperoleh berbagai peluang ekspor setelah merampungkan berbagai pakta dagang, di antaranya dari perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP merupakan kesepakatan perdagangan terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara yakni negara-negara ASEAN ditambah Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perjanjian RCEP menjadi kesepakatan terbesar di dunia karena mewakili 30,2% Produk Domestik Bruto Dunia, 27,4% perdagangan dunia, 29,8% investasi asing langsung dunia, dan melibatkan 29,6% populasi dunia.
Bayu menyebut perjanjian RCEP memberikan peluang perdagangan yang sangat besar sehingga perlu dimanfaatkan maksimal. "RCEP ini laur biasa dimensinya sehingga kita perlu membuat pendalaman agar dapat memanfaatkannya," kata dia.
Ekonom Centre for Strategic and International Studies Indonesia Fajar B Hirawan menyebutkan terdapat tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah agar manfaat RCEP bisa optimal. Pertama, kolaborasi atau sinergi semua pemangku kebijakan, khususnya pemerintah dan eksportir.
Kedua, perlu adanya fleksibilitas dalam aturan teknis turunan terkait RCEP, mulai dari perangkat hukum, sampai aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri.
Ketiga, pemerintah wajib membantu pelaku ekspor agar mereka dapat bersaing dengan eksportir dari negara anggota RCEP. Bantuan dapat berupa insentif dalam bentuk pembebasan bea keluar atau masuk, fasilitas perpajakan, dan prosedur teknis lain yang terkait transaksi perdagangan.
Selain RCEP, Shinta menyebutkan pentingnya mempertahankan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP). Pada awal November lalu, pemerintah Amerika Serikat memberikan perpanjangan GSP untuk Indonesia. Fasilitas ini penting karena US Trade Representative (USTR) di WTO tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang.
Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC), ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai US$ 2,61 milyar pada 2019. Angka ini setara dengan 13,1% dari total ekspor Indonesia ke AS, yakni US$ 20,1 milyar.
Hingga Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia ke AS tercatat sebesar US$ 1,87 milyar atau naik 10.6% dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor GSP terbesar ke-2 di AS setelah Thailand.
Tingginya potensi dagang dengan AS membuat Indonesia juga mengusulkan diadakannya negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau Kesepakatan Perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan AS. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan menjelaskan LTD berpotensi mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan AS hingga mencapai US$ 60 milyar pada 2024.
