Kisruh Kedelai, Kemendag Klaim Stok untuk Produsen Tempe Mencukupi
Rapor Merah Awal Tahun
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menyatakan, kenaikan harga kedelai menjadi rapor merah di awal tahun 2021. Di tengah wabah Covid-19 juga resesi ekonomi, naiknya harga kedelai menjadi masalah baru di tahun ini.
Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut, Indonesia merupakan negara agraris, namun disayangkan sektor pertanian tidak berkembang.
Menurutnya, hal itu disebabkan kebijakan pangan nasional tidak berdasarkan pada data yang kuat dan mengikat seluruh pemangku kepentingan.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah ke depan harus serius meningkatkan produksi kedelai lokal dan mengendalikan impor. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kedelai.
“Petani kedelai sempat terlibas oleh kebijakan pasar bebas pada 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70% - 75% kebutuhan kedelai dalam negeri. Namun, saat ini justru 70% - 75% dipenuhi oleh impor,” kata dia dikutip dari keterangan pers, Rabu (6/1).
Selain kebijakan impor, pemerintah pun kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Kementerian Pertanian sebelumnya menargetkan produksi kedelai pada 2019 mencapai 2,8 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 4,4 juta ton.
Namun, pada Oktober 2019 produksi kedelai hanya mampu mencapai 480.000 ton atau 16,4% dari target. Demikian pula pada 2018, yang mana target awal produksi kedelai berkisar 2,2 juta ton. Namun, realisasinya hanya terpenuhi 982.598 ton.
Anis pun menyoroti optimalisasi penggunaan dana desa. Menurutnya, ini perlu dievaluasi lantaran program yang diselenggarakan dari dana desa seharusnya memiliki daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi pedesaan.
Desa menurutnya bisa diberdayakan untuk program ketahanan pangan, salah satunya untuk pengembangan kedelai lokal. Hal ini berkaca pada 1992 dimana Indonesia pernah swasembada kedelai. Saat itu produksi dari petani kedelai Indonesia pun mencapai 1,8 juta ton per tahun.
Pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga kebutuhan pangan dan meningkatkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait. "Kenaikan kedelai salah satu dari masalah yang sebenarnya merupakan kejadian berulang. Ini perlu diantisipasi untuk bahan lokal lain seperti beras, telur, daging dan lainnya,” kata Anis.
Kendati demikian, ia pun meminta pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti praktik penimbunan. Kemendag harus mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bila menemukan pihak yang terbukti melanggar aturan.
Menurutnya, sanksi ini menjadi pelajaran bagi pelaku spekulan agar tidak melakukan aksi penimbunan, karena menyebabkan harga menjadi tidak wajar.
Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menyatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah guna mencegah kembali terjadinya lonjakan harga kedelai impor.
Pertama dengan mengoptimalkan koordinasi pemerintah dengan asosiasi pengusaha kedelai guna memastikan ketersediaan stok di lapangan, serta mendeteksi lebih awal bila terjadi sinyal kenaikan harga.
Selain itu itu, pemerintah perlu mencari diversifikasi negara importir selain Amerika. Menurutnya, langkah ini dinilai untuk menjaga stabilitas pasokan kedelai di dalam negeri.
“Ini patut diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih Indonesia masih bergantung pada impor kedelai, karena masalah produktivitas kedelai dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi yang besar,” ujar Yusuf.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Amerika Serikat (AS) merupakan importir kedelai terbesar Indonesia. Pada 2019, impor komoditas ini mencapai 2,51 juta ton diikuti Kanada sebanyak 128 ribu ton dan Malaysia sekitar 8 ribu ton.
