Bola Panas Polemik Impor Beras yang Bergulir ke Jokowi
Pada kesempatan berbeda, Lutfi menjelaskan pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) impor beras dari Thailand. Namun, nota tersebut belum menyepakati kuota maupun harga beras impor.
Kesepakatan itu hanya bentuk antisipasi bila suatu saat pemerintah memerlukan beras impor dari Negeri Gajah Putih. "Kalau sesuatu terjadi, saya akan panggil (Thailand). Dan mereka memakai MoU untuk memastikan pasar bahwa punya cadangan stok yang bisa dibeli (Indonesia)," ujar dia.
Dewan Beras Nasional Libatkan Jokowi
Sementara, Dewan Beras Nasional menolak rencana impor beras. Plt.Ketum Dewan Beras Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, produksi beras nasional mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan 2019 dan 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi padi pada Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 19,99 juta ton GKG.
Selain itu, Sola menilai puncak panen raya terjadi pada Maret hingga Mei mendatang sehingga belum diperlukan impor. Tak hanya itu, harga gabah di tingkat petani cenderung menurun.
"Dari pantauan Asosiasi Petani Padi Nasional, harga turun di seluruh wilayah. Dan banyak beras di penggilingan menumpuk," katanya.
Kemudian, ia juga membantah pernyataan Lutfi terkait cuaca buruk. Menurutnya, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menayatakan adanya iklim ekstrem.
Di sisi lain, Sola mengklaim para pabrik besar justru meminta ekspor beras premium. "Ini bertolak belakang dengan isu impor," ujar dia.
Sola pun mengatakan, pada 2006 lalu juga terjadi pro-kontra impor beras. Saat itu, Dewan Pembina Beras Nasional segera berdiskusi dengan Presiden.
Oleh karena itu, ia juga akan mendorong Dewan Pembina Dewan Beras Nasional sekaligus Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad untuk mengangkat kisruh impor beras ke Presiden Joko Widodo. "Jadi tidak lagi level menteri. Ini dia (Fadel) sejajar dengan Presiden," katanya.
Di sisi lain, Dewan Beras Nasional juga akan bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membahas impor beras tersebut. Ia pun berharap, kemelut impor beras ini segera terselesaikan.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, stok Bulog sekitar 880 ribu ton bisa disebut sedikit bila terdapat program bantuan sosial beras sejahtera. "Namun, pemerintah sepertinya lupa bahwa program rastra sudah diganti," ujar dia.
Ia pun menyoroti beras bekas impor di gudang Bulog yang telah berusia tiga tahun. Menurutnya, tidak mudah untuk menyimpan beras berusia di atas dua tahun.
Oleh karena itu, pemerintah semestinya membantu perusahaan pelat merah itu untuk mengeluarkan stok beras bekas impor. Dengan demikian, proses pengadaan beras Bulog tidak terganggu oleh beras eks impor tersebut.
"Perlu pendekatan tidak biasa untuk selesaikan ini. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, di bawah Kemenko Perekonomian harus pastikan ini," katanya.
