Petani Sawit Protes Dirugikan atas Kenaikan Pungutan Ekspor CPO
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menilai kenaikan dana pungutan ekspor CPO untuk mensubsidi migor curah tidak diperlukan. Pasalnya, BPDPKS masih menyimpan dana hasil DP ekspor CPO hingga Rp 21 triliun.
BPDPKS mendata dana pungutan (DP) ekspor industri sawit pada 2021 menjadi yang tertinggi sejak didirikan pada 2015 atau senilai Rp 71,64 triliun. Pertumbuhan harga sawit dunia dinilai menjadi pendorong utamanya.
Berdasarkan data BPDPKS, volume eskpor sawit 2021 tercatat hanya mencapai 36,97 juta ton atau lebih rendah pada realisasi 2017 sebanyak 37,44 juta ton. Namun demikian, nilai ekspor sawit pada tahun lalu mencetak rekor baru atau melonjak 31,99% menjadi US$ 30,32 miliar.
Seharusnya, ujar Gulat, pemerintah menstabilkan kondisi pasar CPO dan turunannya sebelum menerapkan kebijakan aturan kewajiban pasok pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO). Menurutnya, kedua aturan tersebut membuat ketersediaan migor dan harga petani menjadi berantakan.
"Saya mendengar kalau rapat terkait PMK No. 23-2022 ini tidak satu suara. Semua stakeholder sawit malah mengusulkan supaya dikaji dulu dengan cermat dan liaht situasi sebab kondisi masih sangat tidak stabil," kata Gulat kepada Katadata.
Walau demikian, Gulat mengatakan pihaknya akan mendukung PMK No. 23-2022 dengan syarat pemerintah akan menjaga dan memastikan harga TBS tidak terjun. Gulat menilai harga CPO besutan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) cenderung turun selama 16-18 Maret 2022.
Pada saat yang sama, harga CPO internasional relatif stabil. Gulat berpendapat hal tersebut menggambarkan ketidakpastian pasar CPO domestik. "Kiblat dalam menetapkan harga TBS petani adalah hasil tender CPO KPBN. Jadi, sangat erat hubungannya hasil tender KPBN dengan harga TBS pekebun," ujar Gulat.
