Dicecar DPR Soal Minyak Goreng, Mendag Sebut Bakal Ada Lembaga Baru
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan bahwa cara distribusi tersebut dinilai kurang menjangkau seluruh masyarakat. Menurut dia, tidak semua masyarakat membeli minyak goreng di pasar.
“Kalau orang desa belinya di toko kelontong yang ada di desa itu. Jadi penyelesaiannya hanya spot-spot tertentu saja,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah saat ini sudah bisa mengendalikan masalah minyak goreng di tingkat hulu. Namun, penyelesaian tersebut masih lemah di sektor hilir.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengatakan, disparitas harga antara minyak goreng kemasan dan curah menimbulkan masalah baru. Hal itu bisa dimanfaatkan oknum untuk mengubah minyak goreng curah menjadi kemasan dengan merek palsu.
“Harus dijagain agar tidak diubah ke minyak goreng kemasan. Apakah sistem yang dibangun sekarang bisa mengatasi masalah itu?” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyediakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp6,4 triliun. Bantuan ini disalurkan pada 4-21 April 2022.
