Bahlil Sebut Investasi Pembangunan IKN Sudah Terkumpul Rp 200 Triliun
Investor asing dan dalam negeri sudah melakukan penjajakan untuk melakukan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa komitmen investasi IKN Nusantara tersebut minimal sudah mencapai Rp 200 triliun untuk pembangunan tahap pertama.
Menurut Bahlil, investasi tersebut berasal dari investasi asing dan juga investor dalam negeri. "Komitmen investasi IKN kalau yang sudah oke dari Uni Emirat Arab sebesar US$ 20 miliar," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/10).
Dia mengatakan, investasi UEA sebelumnya sangat kecil di Indonesia. Uni Emirat Arab bahkan bukan termasuk 20 besar negara yang berinvestasi di Indonesia.
"Kami targetkan 2023 ada secercah harapan, mereka masuk 20 miliar Dolar AS yang sudah oke untuk IKN dan investasi sektor lain. Tapi itu baru tahap awal," katanya.
Selain UEA, negara lain yang sudah menjajaki investasi IKN adalah Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara Eropa. "Mereka menyampaikan tawaran pada kami dan sebagian bahkan langsung ke pak Jokowi," ujarnya.
Namun demikian, Bahlil menolak untuk memberikan rincian terhadap rencama investasi tersebut. "Gak bisa saya ngomong detail karena belum ketok palu," kata dia.
Investor IKN diberikan insentif
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan bahwa pemerintah akan merancang Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan menanam dananya di IKN. Namun, Bambang tidak menjelaskan secara rinci insentif tersebut.
"Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang memang kita rancang bersama-sama,” kata Bambang usai rapat pembangunan IKN di Istana Merdeka, Selasa, (4/10).
Rancangan beleid itu akan disusun bersama dengan Kementerian Investasi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), serta tim dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian terkait. Hal ini dilakukan agar investor berminat menanamkan modalnya dan berusaha di IKN.
Dalam dokumen RKP Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar. Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN.
Bukan hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.
