Subsidi Kendaraan Listrik Sebaiknya Dialihkan ke Angkutan Umum
Angkutan Perkotaan
Djoko mengatakan, saat ini baru 11 kota yang sudah mengembangkan angkutan perkotaan. Pada 2024, target angkutan kota yang dikembangkan tersebut mencapai 27 kota.
"Anggaran subsidi Rp 500 miliar, dirasa masih kurang mengingat target hingga akhir 2024 ada 27 kota yang harus mendapatkan pembenahan transportasi umum perkotaan," kata Djoko melalui keterangan tertulis dikutip Senin (9/1).
Djoko menagatakan, mobilitas masyarakat terbesar berada di sektor transportasi darat. Oleh sebab itu, subsidi transportasi umum di sektor tersebut perlu diperbanyak.
Menurut dia, akan lebih bijak jika Pemerintah dan DPR sepakat mau mengalihkan insentif kendaraan listrik sebesar Rp 5 trliun untuk pembenahan transportasi umum, baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis.
"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa insentif kendaraan listrik dibutuhkan untuk mengembangkan industri dalam negeri. Pemerintah berambisi memproduksi motor listrik mencapai 1,2 juta unit dan mobil listrik sebanyak 75.000 unit pada 2024.
"Kemarin Sri Mulyani ke kantor saya, saya bilang besok (hari ini) kita bicarakan lagi berapa persisnya subsidi untuk sepeda motor dan mobil listrik," ujar Luhut dalam Wealth Wisdom 2022 Permata Bank x Katadata di Jakarta, Selasa (29/11).
Luhut mengatakan, Indonesia akan meniru langkah berbagai negara yang sudah mulai memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik.
