Cegah PHK, Apindo Usul Buruh Kerja 4 Hari Tapi Upah Hanya 75%
Bagaimana Aturannya?
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenaSelesaiga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan bahwa Indonesia tidak menjalankan fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay atau tdak bekerja tidak dibayar. Sistem tersebut juga tidak tercantum dalam Peraturan Pengganti Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo.
"Negara ini tidak mengenal istilah no work no pay," ujarnya saat konferensi pers Perppu Cipta Kerja di Jakarta, Jumat (6/1).
Dia mengatakan, perusahaan yang mengalami kesulitan finansial bisa diselesaikan dengan dialog bipartit bersama pegawai. Hasil kesepakatan bipartit tersebut juga harus tercatat di Dinas Tenaga Kerja setempat.
"Jadi, Kalau ada kebijakan fleksibilitas jam kerja dan upah itu harus berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja," kata Indah.
Menurut pantauan Jajak Pendapat (Jakpat) dan Continuum, dari seribu lebih orang yang disurvei, hanya ada 5% yang khawatir akan resesi. Dari kelompok responden yang khawatir itu, mayoritas atau 81,9% cemas resesi akan menimbulkan kenaikan harga.
Kemudian 69% khawatir resesi bakal membuat pendapatannya berkurang, 62,8% mencemaskan adanya krisis energi, dan 60,3% khawatir akan kelangkaan bahan pokok.
Ada juga 59,9% yang khawatir sulit mendapat pekerjaan, dan 58,5% takut terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila resesi terjadi.
