Indonesia dan Malaysia Kolaborasi Atasi Diskriminasi Sawit Uni Eropa
Selain itu, dia menegaskan bahwa petani kecil sawit akan menjaga lingkungan sekitar sehingga EU tidak perlu khawatir terkait dampak yang diberikan dari adanya ekspor sawit tersebut.
Sebelumnya, Uni Eropa telah menyepakati regulasi tentang rantai pasokan bebas deforestasi. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan lokal dan asing untuk menyediakan pernyataan uji kelayakan atau due diligence bahwa produknya tidak berkontribusi ke penggundulan dan degradasi hutan di mana pun setelah 31 Desember 2020.
“Peraturan baru yang penting ini akan melindungi hutan-hutan di dunia dan mencakup lebih banyak komoditas dan produk seperti karet, kertas cetak, dan arang,” kata Christophe Hansen, Anggota Parlemen Eropa, dalam siaran pers yang dirilis pada 6 Desember 2022.
Regulasi tersebut berlaku 20 hari sejak dirilis. Namun demikian, beberapa pasal akan berlaku 18 bulan setelahnya.
Aturan tersebut memicu kekhawatiran dari pemerintah dan industri terkait potensinya yang bisa menghambat perdagangan sejumlah komoditas, termasuk sawit.
Peraturan antideforestasi UE menyasar kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai, ternak, kayu, karet, arang, dan kertas cetak. Begitu juga dengan produk-produk turunan dari komoditas-komoditas tersebut, seperti daging, kulit, mebel, dan cokelat.
Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. USDA memproyeksikan produksi CPO Indonesia bisa mencapai 45,5 juta metrik ton (MT) pada periode 2022/2023, dan produksi CPO Malaysia 18,8 juta MT.
Jika digabungkan, duo Indonesia-Malaysia menguasai 83% dari produksi CPO global, yang totalnya diperkirakan mencapai 77,22 juta MT pada periode 2022/2023.
