Lockdown DKI Jakarta Dinilai Lebih Efektif Ketimbang Perpanjangan PSBB

Lebih lanjut, Trubus mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi hasil PSBB serta aturan-aturan yang telah ditetapkan. Evaluasi perlu dilakukan karena tidak adanya kepastian hukum dan sanksi tegas atas pelanggaran aturan.

Selain itu, jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos) yang diberikan dinilai masih belum tepat sasaran. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan dengan perhitungan per jiwa bukan per kepala keluarga, karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi yang memiliki banyak anggota keluarga.

"Ini kan masih banyak salah sasaran apalagi modelnya dicicil. Sistemnya seharusnya bukan per kepala keluarga tapi per jiwa, pola harus diubah karena ini situasinya darurat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan PSBB yang baru berjalan sejak 10 April kemungkinan besar akan diperpanjang. Alasannya, kondisi penyebaran Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali hingga saat ini.

Anies belum dapat memastikan berapa kali PSBB akan diperpanjang lantaran pola penyebaran virus terus dievaluasi setiap harinya. Dia juga meminta dewan mengundang ahli epidemiologi untuk memperkirakan puncak pandemi.

(Baca: Pemprov Jakarta Mulai Tertibkan Perusahaan & Kendaraan Pelanggar PSBB)