Pemprov Aceh Ingin BPMA Dapat Kewenangan Dua Blok Migas Pertamina
(Baca: SKK Migas dan BPMA Sepakat Capai Produksi 1 Juta BOPD Pada 2030)
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh Katadata.co.id terkait peralihan kewenangan dua blok tersebut dari SKK Migas kepada BPMA. Padahal BPMA telah merampungkan sejumlah rencana kerja pasca pembahasan Work Plan and Budget (WP&B) pada tahun ini.
Adapun anggaran rencana kerja tahun ini yang disetujui sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,42 triliun dengan alokasi 62% untuk investasi eksplorasi dan 38% untuk investasi eksploitasi. Selai nitu, BPMA bakal fokus pada rencana pemisahan kewenangan pengelolaan atas lapangan-lapangan produksi yang berada di wilayah Aceh. Termasuk blok migas yang berada dalam wilayah kerja Pertamina EP.
Di sisi lain, Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf belum mengetahui secara pasti mekanisme dalam alih kelola kewenang SKK Migas ke BPMA. Pihaknya bakal mendukung kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian ESDM.
"Kami masih nunggu kebijakannya seperti apa. Belum disampaikan ke Pertamina," ujar Nanang saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (25/2).
(Baca: Kontrak Diperpanjang, Pertamina Akan Transisi Blok NSB ke Aceh)
