Tak Ada Kompromi, Susi Minta Patroli Laut Natuna Diterapkan Konsisten

“Dari sisi kelembagaan, kita masih punya tumpang tindih,” kata Sukamta.

Jika masalah ini telah diselesaikan, baru pemerintah bisa bicara soal penambahan kapasitas patroli laut. Sehingga, pemerintah tak akan kebingungan ketika mengalokasikan anggaran penambahan kapal kepada kementerian/lembaga.

“Ini saatnya kita lakukan penataan. Kuenya (alokasi anggaran penambahan kapal) dibagi setelah ditata,” ucap Sukamta.

(Baca: Terima Dubes Tiongkok, Mahfud Sampaikan Hak Berdaulat RI di Natuna )

Wacana penambahan armada kapal patroli laut di Natuna Utara sebelumnya datang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menilai, salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia ketika menjaga kawasan perairan tersebut adalah terbatasnya armada patroli.

Sementara, wilayah yang harus dijaga dengan menggunakan kapal cukup luas. “Kami akan dorong Kementerian Pertahanan untuk memperbanyak armada,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

(Baca: RI Beli Kapal Besar Dari Denmark untuk Perkuat Armada di Natuna)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut, armada patroli laut Indonesia perlu diperkuat agar dapat menghalau kapal pencuri ikan dari Tiongkok.

Tak hanya itu, Kharis meminta agar Indonesia terus melakukan diplomasi agar sengketa dengan Tiongkok bisa diselesaikan. “Kita tingkatkan jalur diplomasi untuk lebih kencang lagi,” katanya.