Pemerintah Tiongkok Akui Nelayannya Tangkap Ikan di Natuna

Pemerintah Tiongkok tidak bisa menjamin nelayannya tidak akan masuk lagi ke wilayah ZEE. "Kita akan usir. Tidak ada jaminan apa-apa, sudah punya sikap masing-masing," kata Mahfud. Para pejabat senior dari Indonesia dan Tiongkok akan bertemu pada 4-5 Februari mendatang untuk mencari solusi dan memecahkan masalah tersebut.

(Baca: Terima Dubes Tiongkok, Mahfud Sampaikan Hak Berdaulat RI di Natuna )

Tidak Ada Tawar-Menawar

Hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok sempat memanas setelah insiden masuknya belasan kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut Natuna Utara yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, pada akhir Desember lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Januari lalu mengunjungi Natuna bersama sejumlah pejabat tinggi militer dan menteri.

"Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia, tidak ada keraguan. Tidak ada tawar-menawar bila menyangkut kedaulatan kita," kata Jokowi. Dalam kunjungannya, Jokowi juga bertemu dengan ratusan nelayan di Natuna.

Pemerintah Tiongkok berpegang pada hak maritim tradisional dan mengklaim perairan tersebut bagian dari wilayah laut yang disebut dengan Nine Dash Line. Namun, Pemerintah Indonesia menolak hal tersebut. Berdasarkan kesepakatan hukum laut internasional, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Natuna dinyatakan sebagai bagian ZEE Indonesia. Hal ini menjadi basis bagi Indonesia ketika mengirimkan nota protes kepada Dubes Tiongkok di Jakarta melalui Kementerian Luar Negeri.

(Baca: Sumber Konflik dan Potensi Ekonomi Laut Natuna Utara)