Kisah Kabupaten Gunung Mas Tingkatkan Kesejahteraan Lewat APBD

Program Penanggulangan Kemiskinan

Seperti dikutip dari situs gunungmaskab.go.id, Efrensia mengatakan, kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial bagi daerahnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengidentifikasi tiga indikator permasalahan kemiskinan, yakni jumlah penduduk miskin yang cukup besar, ketimpangan kemiskinan antarwilayah, dan pelayanan dasar penduduk miskin yang masih tertinggal.

Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut adalah peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan perumahan, sanitasi, dan air minum. Selain itu, ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha kecil serta mikro bagi keluarga miskin.

Berdasarkan alokasi APBD, Kabupaten Gunung Mas menempatkan anggaran pendidikan sebesar 22% (Rp 257,4 miliar), anggaran kesehatan 13% (Rp 152,1 miliar), dan ekonomi 6% (Rp 70,2 miliar). Dari ketiga indikator tersebut, KIC memberikan nilai 8 untuk ketepatan alokasi APBD bidang pendidikan, nilai 2 untuk bidang kesehatan, dan 1 untuk bidang ekonomi. Dari sisi keberhasilan pembangunan, pembangunan di bidang pendidikan mendapatkan nilai 6, kesehatan mendapat nilai 2, dan kesejahteraan mendapat nilai 8.

(Baca: Perpindahan Ibu Kota, Jokowi Sebut Luas Gunung Mas Paling Cocok)

Dalam penyusunan Indeks Kelola 2019, proses seleksi awal dilakukan terhadap 508 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kabupaten dan kota yang lolos seleksi awal dibagi berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan volume APBD. Setelah itu, dilakukan penilaian berdasarkan sejumlah indikator dengan angka pembobotan tertentu, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan.

Indikator pada masing-masing kategori dikelompokkan berdasarkan ketepatan alokasi APBD berdasarkan kebutuhan pembangunan dan dampak alokasi APBD bagi pembangunan. Terobosan-terobosan daerah dalam menjalankan pembangunan di sejumlah sektor juga menjadi pertimbangan.

Penyusunan Indeks Kelola 2019 dibantu oleh Tim Ahli, yang terdiri atas:
- Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM), Elan Satriawan
- Dosen Ekonomi dan Bisnis UGM, Rimawan Padiptyo
- Pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Gumilang Aryo Sahadewo

(Baca: Sri Mulyani Soroti Anggaran Daerah Habis untuk Gaji dan Operasional)