Jelang Munas Golkar, Pimpinan DPD Berstatus Plt Jadi Sorotan

"Pleno telah memutuskan tidak boleh lagi ada kebijakan reposisi jabatan Ketua DPD I dan DPD II oleh jabatan Plt yang dilatarbelakangi perbedaan sikap politik menjelang pelaksanaan Munas Partai Golkar," kata Darul Siska.

(Baca: JK, Akbar Tandjung, dan Tokoh Senior Dukung Airlangga di Munas Golkar)

Darul Siska menekankan reposisi atau penunjukkan Plt hanya bisa diberlakukan ketika Ketua DPD I atau II yang ada saat ini, berhalangan tetap seperti meninggal dunia.

"Bukan karena perbedaan sikap politik, lalu jabatan Ketua DPD di-Plt-kan. Keputusan Rapat Pleno tersebut diambil guna menegakkan disiplin organisasi agar berjalan sesuai mekanisme dan AD/ART Partai Golkar," kata dia.

Agun Gunandjar Sudarsa menuding kepemimpinan Partai Golkar saat ini oligarki dengan munculnya fenomena pimpinan DPD berstatus Plt. "Kepemimpinan oligarki di Partai Golkar ini bisa dilihat banyaknya DPD yang dijabat Plt. Ini kan salah satu indikator kepemimpinan oligarki," kata Agun. 

(Baca: Airlangga dan Bamsoet Bersaing Ketum Golkar, Restu Jokowi Jadi Penentu)