Sri Mulyani Godok Anggaran Pemindahan Ibu Kota dengan DPR

26 Agustus 2019, 20:49

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Adapun secara keseluruhan, estimasi biaya pemindahan ibu kota negara akan terbagi atas empat komponen, yakni fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Pertama, fungsi utama seperti gedung legislatif, eksekutif, yudikatif diperkirakan sebesar Rp 32,7 triliun akan dibiayai menggunakan skema KPBU Availability Payment. Sedangkan pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan menggunakan APBN, termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

(Baca: Konstruksi Mulai 2020, Begini Jadwal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim)

Kedua, fungsi pendukung seperti rumah dinas (bertingkat, rumah tapak aparatur sipil negara (ASN), TNI/POLRI), sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan akan dibiayai menggunakan skema KPBU availability payment, sementara sarana pendidikan (perguruan tinggi) dan sarana kesehatan sebesar Rp 265,1 triliun dapat mengandalkan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan.

Ketiga, fungsi penunjang yang terdiri atas sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana olahraga sebesar Rp 160,2 triliun dibiayai menggunakan skema KPBU availability payment. Sementara penyediaan ruang terbuka hijau menggunakan APBN termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.

Terakhir, pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun juga menggunakan APBN termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset. Sedangkan peran BUMN yakni pada peningkatan pelabuhan dan bandara.

(Baca: Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim)

Halaman: