Ketua KPU: Saya yang Paling Menderita Karena Banyak Petugas Gugur
Adapun Dosen Hukum Pidana Binus Ahmad Sofian menjelaskan, apabila menggunakan teori kausalitas ada lima tanggung jawab yang dibebankan pihak terkait. Pertama, kebijakan pemerintah dan DPR dalam menggabungka pemilihan presiden dan legislatif. Kedua, KPU yang tak mampu antisipasi kesulitan KPPS di lapangan.
Ketiga, kerja KPPS yang melampaui batas dan keempat soal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tak mampu mengawasi sulitnya proses pemilihan. Terakhir, ketiadaan fasilitas penunjang.
"Ini lima perbuatan yang dari sisi hukum menimbulkan kematian," kata dia.
(Baca: Kisah Para Pahlawan Pemilu yang Kelelahan hingga Meninggal)
Sebelumnya, pada acara diskusi bertajuk 'Silent Killer Pemilu Serentak' Sabtu (27/4), politisi PDIP Effendi Simbolan bereaksi keras terhadap gaung Pemilu 2019 yang dinilai gagal. Ia justru menyalahkan Mahkamah Konstitusi (MK) serta para pengaju judicial review yang akhirnya menggolkan pelaksanaan Pemilu serentak.
Hasil judicial review terkait Pemilu ia anggap menjadi biang rumitnya pelaksanaan Pemilu 2019 dan akhirnya menyebabkan banyak petugas KPPS kelelahan hingga meninggal dunia.
"Makanya, kalau ini dilakukan review atau uji materi yang lebih ke publik bisa juga. Karena pelaksanaan pemilu yang dikatakan gagal. Harus diperjelas gagalnya di mana," ujarnya
Ia juga menegaskan bahwa tidak adil seluruh beban tanggung jawab ditimpakan ke pundak KPU. Menurutnya tidak adil menyalahkan KPU karena dianggap tidak bisa menjalankan Pemilu serentak dengan baik, sehingga banyak masalah bermunculan.
