Bantah Kubu Prabowo, KPU: Hanya 1,25% dari 17,5 Juta DPT Bermasalah
KPU pun mengklarifikasi adanya tudingan data invalid atau manipulatif. Viryan menyebut kesalahan bukan berada di KPU. Menurutnya, BPN telah keliru mengelompokkan kolom, sehingga ada data DPT yang menjadi invalid.
(Baca: Neraca Dagang Surplus Dua Bulan Berturut, IHSG Berakhir di Jalur Hijau)
Terkait dengan adanya tudingan bahwa ada 1 Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang berisikan lebih seribu orang di Majalengka dan Banyuwangi. Setelah pemeriksaan di lapangan, Viryan mengatakan pihaknya bersama Bawaslu, TKN, dan BPN memastikan orang-orang yang ada dalam NKK tersebut benar adanya. "Namun terjadi kekeliruan dalam entry data dan ini telah diperbaiki," kata dia.
Lebih lanjut, KPU menyebut persoalan data DPT ganda tidak sebanyak yang dipersoalkan BPN. Awalnya, BPN menyampaikan ada 6,1 juta data ganda kepada KPU pada 1 Maret 2019.
Pada 15 Marret 2019, BPN kembali menyerahkan dugaan data ganda by name sebanyak 3,1 juta. KPU lantas melakukan pengecekan atas dokuemen yang diserahkan BPN. Hasilnya, hanya 2,6 juta data tersebut yang ada NIK dan NKK utuh.
Dari jumlah tersebut, ada 213.892 data yang terduplikasi lebih dari sekali. Hal ini seperti pada pemilih atas nama Nurhayati yang terduplikasi menjadi 1050 pemilih dan Junaidi yang terduplikasi menjadi 705 pemilih.
(Baca: Terkait Surat Suara Tercoblos, Tim KPU-Bawaslu Bertemu Polisi Malaysia)
Meski demikian, KPU menyebut 2.5 juta data ganda yang disampaikan bukanlah berasal dari KPU. Sebab, data yang diberikan BPN berbeda. KPU sendiri hanya menemukan data ganda sebanyak 137.743. "Dengan perincian 74.464 NIK ada dalam DPTHP-2 dan 63.279 NIK tidak ada dalam DPTHP-2 yang ditetapkan oleh KPU," kata Viryan.
