Sah Beli Saham Freeport, Inalum Bayar Tunai Rp 56 Triliun di November
Dalam perjanjian ini nantinya Inalum akan membayar langsung sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun untuk meningkatkan kepemilikan di Freeport dari 9,36% menjadi 51,23%. Dari jumlah itu ada saham Pemerintah Daerah Papua sebesar 10%.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan proses ini adalah penandatanganan terakhir yang dilakukan untuk transaksi divestasi. “Ini semua mengikat, tinggal penuhi izin dokumen administrasi, dan pembayaran," ujar dia.
Setelah perjanjian diteken, Inalum akan mempersiapkan dokumen dan izin terkait perpindahan saham, salah satunya dokumen pengawasan persaingan usaha di Tiongkok selama enam bulan kedepan. Ini untuk memastikan pergantian pemilik saham tidak menjadikan Freeport sebagai pemasok dominan tembaga ke Tiongkok. Jika dominan dikhawatirkan bisa mengendalikan harga.
Inalum juga tidak menutup kemungkinan akan menerbitkan surat utang dolar (global bond). Ini untuk membayar pinjaman dari 11 bank yang mendanai pembayaran saham Freeport. "Kami cari yg paling murah. Tunggu harganya saja. Keluar tahun ini," ujar dia.
(Baca: Punya Kas Rp 16 Triliun, Inalum Cari Utang untuk Beli Saham Freeport)
Adkerson mengatakan dengan penandatanganan ini, maka harga transaksi tidak akan berubah. Freeport dan pemerintah juga sepakat tidak akan mengganti manajemen. Ini penting untuk keberlangsungan operasi yang berubah dari tambang terbuka ke bawah tanah. “Ini perjanjian yang tetap (defiinitive),” ujar dia.
Mengenai masalah lingkungan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ilyas Asaad tidak membantah ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan potensi kerugian Rp 185 triliun dari penambangan Freeport. Temuan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut di kementerian. "Artinya itu rekomendasi, dalam pembahasan kami lakukan sekarang bagaimana perbaiki masalah-masalah lingkungan," ujar dia.
