Bank Dunia: Butuh Setengah Abad Capai Pendidikan Sesuai Standar
Ia pun mengakui pentingnya peran pemda dalam meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air. Sebab, pemda dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi masyarakat dan wilayahnya, termasuk pendidikannya. Maka itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan melalui dana desa dan transfer daerah. “Fiskal itu menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pendidikan,” ujar Mardiasmo.
Ia memaparkan, pemerintah berfokus memaksimalkan anggaran pendidikan pada empat aspek. Pertama, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar secara merata hingga ke daerah perbatasan dan terpencil. Tujuannya, agar akses kepada pendidikan formal semakin mudah dan makin banyak masyrakat yang berminat untuk menempuh pendidikan. (Baca juga: Zakat Capai Rp 3,6 Triliun, Bappenas Lihat Potensi Besar)
“Akhir-akhir ini pemerintah berhasil menaikkan rasio pendaftaran sekolah, tetapi tetap masih ada kesenjangan yang tinggi antardaerah. Ini karena ketersediaan infrastruktur sekolah (yang minim),” ujar Mardiasmo. Ia pun memastikan bakal adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyediakan infrastruktur, seperti sekolah, laboratorium, perpustakan, dan aksesnya.
Kedua, anggaran untuk peningkatan kualitas guru dengan menerapkan sertifikasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong distribusi guru ke daerah perbatasan dan terpencil melalui pemberian insentif berupa tunjangan, sertifikasi, fasilitas kenaikan jabatan, dan beasiswa.
Ketiga, anggaran untuk peningkatan kapasitas siswa dengan memberikan bantuan bagi yang kurang mampu dengan syarat kehadiran di sekolah minimal 80 persen. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan bahkan melibatkan anaknya untuk mencari nafkah. Pemerintah juga menerapkan sekolah wajib 12 tahun.
Lebih lanjut, Mardiasmo menjelaskan, pemerintah juga berfokus untuk meningkatkan kemampuan anak-anak Indonesia dalam menyerap materi di kelas. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong ibu hamil memeriksakan kandungannya secara rutin. Harapannya, agar setiap anak Indonesia yang lahir memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pintar sehingga ke depan bisa memotong rantai kemiskinan.
Terakhir, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk mensinkronisasi kebutuhan industri dengan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasional. Harapannya, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa langsung bekerja setelah lulus. (Baca juga: Pengusaha Jerman Bantu Indonesia Kembangkan Pendidikan Vokasi)
