Akhir November, Pemerintah Lelang Kilang Mini di Maluku
Pemilihannya mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala SKK Migas sekurang-kurangnya memuat profil produksi dan potensi cadangan ketersediaan minyak bumi sebagai bahan baku dari Kepala SKK Migas. (Baca: DPR Minta Pemerintah Evaluasi Proyek Kilang Mini)
Pembangunan kilang minyak skala kecil di dalam klaster dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha. Jika dibangun oleh pemerintah dilakukan berdasarkan penugasan melalui pembiayaan pemerintah atau pembiayaan korporasi dan dilakukan dengan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero).
Pemerintah awalnya akan melelang pembangunan kilang minyak mini di delapan klaster. Klaster I akan dibangun di daerah Sumatera Utara di dekat Blok Rantau dan Pangkalan Susu, Klaster II Selat Panjang Malaka di dekat Blok Emo Malacca Strait dan Petroselat, Klaster III Riau dekat dengan Blok Tonga, Siak, Pendalian, Langgak, West Area.
Sementara Klaster IV Jambi di dekat Blok PalMerah, Mengoepeh Lemang dan Karang Agung, Klaster V Sumatera Selatan di sekitar Blok Merangin III dan Ariodamar, Klaster VI Kalimantan Selatan di sekitar Blok Tanjung, Klaster VII Kalimantan Utara dekat Blok Bunyu Sembakung, Mamburungun dan Pamusian Juwata serta Klaster VIII Maluku di sekitar Blok Oseil dan Bula.
Ketujuh klaster tersebut, menurut Wiratmaja, akan dilakukan setelah lelang klaster VIII. “Untuk klaster lainnya, baru akan ditawarkan tahun 2017,” ujar dia. (Baca: Kriteria Ini Dapat Nilai Terbesar di Lelang Kilang Mini)
Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak skala kecil dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal. Namun, insentif itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengintegrasikan pemroduksian petrokimia.
