Revisi Aturan Pajak Hulu Migas 2010 Dinilai Salah Sasaran
Jenis pajak di dalam kontrak hanya pajak penghasilan dan pajak atas hasil keuntungan lain. Jadi, pajak selain itu memang bakal menghambat industri hulu migas. “Tapi dalam mengenakan pajak, otoritas perpajakan sebenarnya hanya mengikuti dan menyesuaikan saja terhadap tata kelembagaan hulu migas yang digunakan,” kata dia. (Baca: Asosiasi Migas Nilai Beleid Cost Recovery 2010 Biang Lesunya Investasi)
Di sisi lain, menurut Pri, PP 79/2010 ini bukan merupakan peraturan turunan dari UU Migas 22/2001. Melainkan turunan dari UU 36/2008 tentang pajak penghasilan.
Jadi, yang berwenang merevisi PP tersebut bukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tapi oleh Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan sesuai dengan arahan Menteri ESDM Arcandra Tahar, PP ini perlu revisi. Tujuannya agar investasi di hulu migas lebih menarik.
Ia mengatakan, banyak usulan dari Kementerian ESDM seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dihilangkan, ada juga revisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan badan. Kemudian pajak di daerah kalau bisa dihilangkan. (Baca: 23 Kontraktor Migas Terjerat Sengketa Pajak Rp 3,2 Triliun)
Tapi, menurut Wiratmaja, ada usulan dari pelaku industri hulu migas agar kembali seperti sebelum adanya PP Nomor 79 tahun 2010. “Tetap ada pajaknya tapi assume and discharge,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/8).
