Ganti Skema Pengembangan, Inpex Pangkas Karyawan Blok Masela

Namun, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto Rimbono enggan mengomentari hal tersebut. Dia pun mengaku belum mengetahui program pengurangan karyawan yang dilakukan oleh Inpex. “Saya belum melihat suratnya,” kata dia kepada Katadata, Selasa (19/4).

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan sudah menerima surat dari Inpex Corporation pada 11 Maret lalu perihal rencana pengurangan karyawan. Perusahaan energi asal Jepang ini hendak mengurangi hingga 40 persen pegawainya yang bekerja di Masela. Adapun saat ini jumlah pegawai Inpex di Masela sekitar 350 sampai 400 orang. (Baca: Nasib Blok Masela Tak Jelas, Inpex Ancam Pangkas Karyawan)

Saat itu, Inpex mengajukan permohonan pengurangan karyawan karena pemerintah tidak kunjung memberikan jawaban terhadap proposal rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang diajukannya. Pada 23 Maret lalu, barulah Presiden memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat. Dua pekan kemudian, Inpex menerima surat pemberitahuan dari pemerintah mengenai keputusan tersebut.

Surat itu berisi permintaan agar Inpex memperbaiki proposal rencana pengembangan Blok Masela. Dalam perbaikan proposal PoD itu, Inpex harus menyusun rencana pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang pengolahan di darat. (Baca: SKK Migas: Para Bupati Jangan Berebut Lokasi Kilang Masela)

Hal tersebut berbeda dari proposal sebelumnya yang diajukan Inpex, yaitu skema pengembangan di laut, dan telah mendapat persetujuan SKK Migas. Pada 3 September tahun lalu, Inpex mengajukan revisi proposal rencana penambahan kapasitas kilang terapung atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun. Alasannya, cadangan yang ada di blok tersebut meningkat dari 6,9  triliun kaki kubik (tcf) menjadi 10,73 tcf.