Darmin: Perpres Kilang Terbit Pekan Ini
Namun, Pertamina menolak opsi ketiga ini. Pertamina ingin pembangunan kilang ini hanya dilakukan oleh perusahaannya. Jika swasta mau membangun kilang, harus bekerjasama dengan Pertamina. Pemerintah pun menolak keinginan tersebut.
"Pada akhirnya sudah diterima (opsi ketiga oleh Pertamina)," ujar Darmin. (Baca: Pemerintah Tolak Keinginan Pertamina Dapat Saham di Kilang Swasta)
Selain Pertamina menjadi offtaker, poin penting lain dalam Peraturan Presiden tersebut adalah mengenai penentuan lokasi pembangunan kilang tersebut. Dalam Perpres, lokasi kilang nantinya akan ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Saat ini sudah ada dua lokasi yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan kilang minyak. Lokasi pertama ada di Bontang, dan lokasi kedua ada di Tuban. Untuk Kilang Bontang kapasitasnya 300 barel per hari. Kilang ini rencananya akan dioperatori oleh Pertamina. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$ 10 miliar.
Sementara untuk Kilang Tuban kapasitasnya juga sebesar 300 barel per hari. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$ 12 miliar. Kilang ini dioperatori oleh Pertamina, dan saat ini Pertamina masih mencari mitra untuk membangun kilang tersebut. (Baca: Investor Asal Arab dan Rusia Berebut Garap Proyek Kilang Tuban)
Dalam Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah juga akan memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk investor. Pemerintah juga akan memberikan jaminan dan dukungan terhadap Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Jaminan tersebut nantinya akan diberikan kepada Badan Usaha Pelaksana. Jaminan yang diberikan adalah jaminan atas risiko infrastruktur dan dukungan berupa pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk terhadap barang impor.
