Pemerintah Minta Pertamina Tanggung Selisih Harga BBM
Alasan kedua, pemerintah masih mengkaji mengenai waktu perubahan harga BBM, yakni setiap enam bulan atau tiga bulan sekali. Untuk hal ini, Kementerian ESDM membutuhkan waktu satu tahun dengan melihat grafik perkembangan harga BBM. Nantinya, akan ada Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mekanisme perubahan harga BBM ini.
Selama ini, Pertamina memang bebas menentukan harga BBM non subsidi, seperti bensin Pertamax dan Pertamax Plus serta solar Pertamina Dex. Sementara, harga BBM bersubsidi seperti Minyak Tanah (Kerosin), Solar, dan Premium diatur oleh pemerintah.
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, pemerintah mengklasifikasikan BBM menjadi tiga jenis, yakni BBM tertentu (Solar dan Minyak Tanah), BBM Khusus Penugasan (Premium) dan BBM Umum (Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex).
Dalam aturan tersebut, juga disebutkan bahwa penetapan harga eceran BBM ditetapkan oleh pemerintah. ?Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak,? seperti dikutip dalam pasal 14 peraturan tersebut.
Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro pemerintah hanya menetapkan harga BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan. Harga BBM yang terdiri dari Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Racing, Pertamina Dex, produk bahan bakar komersial, sepenuhnya menjadi kewenangan badan usaha, yaitu Pertamina.
Wianda mengatakan penundaan kenaikan harga yang dilakukan Pertamina adalah karena adanya kesalahpahaman menerjemahkan informasi, yakni harga Solar. "Cuma ada misintepretasi antara solar non subsidi dan subsidi. Maka, untuk selanjutnya harus ada penekanan informasi yang jelas," ujar dia
