Ombudsman Nilai Kepatuhan Pemenuhan Dokumen Penyidikan Masih Rendah

Sedangkan, di tahap pemasyarakatan, tingkat kepatuhan hukum dalam aspek ketersediaan dokumen mencapai 83,36%. Dalam aspek pemenuhan unsur dokumen, tingkat kepatuhan hukumnya masih rendah, yakni 53,79%.

Ombusdman menyarankan, agar lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dapat memperbaiki masalah administrasi yang ada. Jika tidak dilakukan, Adrianus khawatir hal tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan di tahapan penyidikan.

"Administrasi yang baik untuk mencegah penyalahgunaan. Ini suatu panggilan kepada Polri untuk perbaiki administrasinya," katanya.

Ombudsman juga meminta lembaga penagak hukum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal administrasi penanganan perkara tindak pidana umum secara baik. Selain itu, juga harus melakukan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Ia pun menyarankan agar Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dapat menciptakan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi.

Sebagai informasi, Ombudsman menjalankan survei kepatuhan di 11 provinsi, yakni Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.

(Baca: Ombudsman Duga Ada Calo Loloskan Calon Penumpang di Bandara Soetta)