ASN, TNI, Polri Aktif Jadi Komisaris BUMN, Ombudsman Surati Presiden

(Baca: Pemerintah Tempatkan Dana Rp 30 T ke Himbara, Bagaimana Mekanismenya?)

Lebih lanjut, Alamsyah menyatakan temuan Ombudsman RI menunjukkan ASN rangkap jabatan juga ada di anak usaha BUMN. Padahal, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Nomor 01/PHPU Pres/XVII/2019 mengungkapkan bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN. Dengan begitu, ASN yang menjabat sebagai komisaris di anak usaha BUMN, sama saja merangkap sebagai komisaris di perusahaan swasta yang juga melanggar aturan. 

Secara rinci ada 167 komisaris anak usaha BUMN yang merangkap jabatan. Dari angka tersebut, 15% dari Kementerian ESDM, 15% dari Kementerian BUMN, 8% dari Kementerian Perhubungan, 7% dari TNI/Polri, dan lainnya.

Rangkap jabatan juga melanggar UU TNI dan UU Polri. Mengingat dalam temuan ini banyak komisaris BUMN dan anak usaha BUMN kalangan TNI-Polri yang masih aktif. Sementara dalam dua aturan tersebut, anggota TNI dan Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. 

Posisi rangkap jabatan juga dinilai Ombudsman RI bisa menimbulkan diskriminasi terhadap proses perekruitan komisaris di tubuh BUMN. "Perlu diperbaiki mekanismenya. Sebab, ada potensi maladminitrasi," kata Alamsyah.

Temuan Ombudsman RI ini berdasarkan hasil verifikasi terhadap Kementerian BUMN pada 2019. Meskipun begitu, Alamsyah menyatakan mekanisme perekruitan yang memungkinkan terjadi rangkap jabatan di BUMN dan anak usahanya masih berlangsung sampai saat ini.  

(Baca: Hutama Karya Gunakan PMN Rp 7,5 T Untuk Bangun Dua Ruas Tol Sumatera)