Oligarki Diramal Bakal Menguat dalam Pilkada 2020
Ia pun menilai, penggunaan media digital yang bakal semakin marak saat Pilkada 2020 bisa menguatkan potensi oligarki. Pasalnya, media digital bisa mendorong hegemoni politik identitas, dan politisasi SARA ketika Pilkada 2020 berlangsung.
Menurut Titi, oligarki ini berbahaya karena bisa merusak demokrasi yang selama ini dianut Indonesia. Selain itu, oligarki akan membuat kesetaraan gender dalam politik berjalan lambat.
“Ruang nominasi oleh partai itu menghambat kehadiran anak muda, dan perempuan untuk masuk ke kontestasi politik,” ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad menilai, oligarki dapat membuat tingkat korupsi di Indonesia menjadi semakin tinggi.
Sebab, pencalonan kepala daerah dalam oligarki biasanya diikuti oleh kepentingan ekonomi, yang berujung pada politik transaksional antara politisi dan pengusaha.
“Ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya yang baru-baru ini tertangkap tangan, yakni Bupati Kutai Timur di Kalimantan Timur (Ismunandar),” kata Uhaib.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Hairansyah menilai, oligarki berpotensi menimbulkan sejumlah pelanggaraan HAM. Pernyataan ini merujuk pada banyaknya laporan kasus pelanggaran HAM, yang ternyata berpangkal kepada persoalan oligarki di daerah.
“Kasus-kasus konflik agraria, sumber daya alam, lingkungan hidup, konflik-konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, dan sektor tenaga kerja banyak melibatkan pemerintah daerah di dalamnya sebagai pihak yang diadukan,” kata Hariansyah.
Oleh karena itu, ia berharap agar masalah oligarki dalam Pilkada 2020 ini bisa diatasi, dan mekanisme pemilihan politik tahun ini bisa berjalan dengan adil.
