Upaya Menghadang UU Ciptaker, Perppu hingga Legislative Review DPR
“Kalau itu seperti memasukkan DPR ke lubang jarum,” kata Benny hari Jumat (16/10) lalu.
Selain legislative review, beberapa organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah telah meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Meski demikian, Jokowi tak bergeming karena UU Cipta Kerja merupakan inisiatif pemerintah.
Hal yang sama juga disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah,Rabu (21/10). Jokowi mengatakan tak akan menerbitkan Perppu, namun akan mendengarkan masukan masyarakat untuk memperbaiki aturan.
“Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis Muhammadiyah, Rabu (20/10).
