Laporan Lengkap Hasil Uji Vaksin Covid-19 Sinovac Baru Keluar Mei 2021

Kehati-hatian Pemberian Vaksin

Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO untuk Jender dan Kepemudaan, Diah Saminarsih mengatakan, saat ini ada sekitar 200 vaksin yang dikembangkan di seluh dunia. Adapun 10 dari 200 vaksin yang dikembangkan masih menjalani uji coba fase ketiga.

"Karena fase uji coba III akan menentukan keaman dan efikasi kandidat vaksin. Di tengah situasi dunia saat ini dan vaksin yang sedang dikebut maka harus berhati-hati," katanya dalam kesempatan yang sama.

Berikutnya, setelah uji klinis selesai, maka ada masa tunggu dua bulan sebelum vaksin itu diproduksi dan direguasi oleh otoritas tingkat nasional atau dalam hal ini BPOM dengan panduan WHO.

Sedangkan bila ada negara yang sudah menggunakan vaksin sebelum fase uji klinis tahap III selesai, itu artinya negara tersebut sedang menggunakan emergency used authorization (EUA).

"Tapi itu pure keputusan tiap negara, dengan dasar pertimbangan sepenuhnya di tangan negara yang bersangkutan. Demikian juga keputusan pembelian vaksin di ada luar ranah WHO," ujar Diah.

WHO menurutnya saat ini dalam posisi optimistis dan berhati-hati menunggu hasil positif vaksin. Masyarakat pun diminta masyarakat menjaga kesehatan dengan 3 M atau menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

Sebelumnya, pemerintah berencana mendatangkan 6,6 juta dosis vaksin dari Tiongkok pada November 2020. Rinciannya, 5 juta dosis dari Sinopharm; 1,5 juta dosis dari Sinovac; dan 100 ribu dari CanSino.

Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan karena Presiden meminta proses vaksinasi dilakukan berhati-hati dengan mengikuti kaidah kesehatan ketat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu mengatakan dirinya ditelpon oleh Presiden agar menunda pelaksanaan vaksinasi. Menurutnya, Jokowi akan mematuhi prosedur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga vaksinasi Covid-19 kemungkinan tidak jadi dilaksanakan pada November 2020.

"Barangnya siap, tapi izin Emergency Use Authorization (EUA) belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan, langkah-langkah harus dipatuhi,” kata Luhut beberapa hari lalu.

Bukan tanpa sebab, BPOM ingin pemberian izin darurat dibarengi bukti keamanan, mutu, serta khasiat vaksin. Mereka juga ingin mengetahui proses produksi, impor, serta laporan efek samping dari dokter. “

Kami sangat berhati-hati memastikan aspek keamanan vaksin di tengah percepatan dalam mendapatkan akses vaksin,” kata Kepala BPOM
Penny Lukito beberapa hari lalu.

Tak hanya itu, Ikatan dokter Indonesia (IDI) juga mewanti-wanti pemerintah agar vaksinasi tak dilakukan tergesa-gesa. Mereka  menginginkan ada bukti berupa hasil uji klinis fase ketiga sebelum vaksin diberikan kepada masyarakat.

“Unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan menunggu data lebih banyak data dari hasil uji klinis,” demikian isi surat  IDI yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kamis (22/10).