Pemerintah Ubah Skema Gaji PNS, Sejumlah Tunjangan Digabung
Gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) kemungkinan akan meningkat seiring dengan rencana perubahan skema gaji dan tunjangan PNS. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan tersebut dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga tahun depan.
"Ini bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga di tahun depan," kata Yusuf saat dihubungi Katadata.
Dari seluruh pekerja di Indonesia, kontribusi konsumsi rumah tangga dari pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) relatif kecil, yaitu sekitar 5%. Namun, Yusuf menilai seluruh kelas pekerja perlu mendapatkan bantuan dalam rangka meningkatkan konsumsi nasional.
Ia menambahkan, bantuan perlu diberikan baik untuk pekerja sektor formal dan informal. Untuk sektor informal, pemerintah telah menyalurkan bantuan melalui subsidi gaji.
"Jadi melihatnya memang harus simultan, tidak bisa parsial," ujar Yusuf. Terlebih lagi, lanjut dia, tidak semua golongan PNS mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 pada tahun ini.
Di sisi lain, Yusuf menilai perubahan skema gaji ini dapat meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka panjang. Sebab, gaji dan tunjangan tersebut akan bergantung pada produktivitas ASN tersebut. "Jadi saya kira ini catatan yang baik," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, perubahan skema gaji dan tunjangan PNS dilakukan di tengah kondisi pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat krisis Covid-19. Hingga Oktober 2020, defisit APBN mencapai Rp 764,9 triliun atau 4,67 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2021, defisit APBN diperkirakan masih 5,7 %.
Meski begitu, Yusuf menilai kebijakan perubahan skema gaji dan tunjangan PNS sudah tepat di tengah defisit APBN. Sebab, pelebaran defisit di atas 3 % telah diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Oleh karena itu, defisit anggaran tersebut harus dimaksimalkan untuk membantu pemulihan ekonomi.
