Jadi Menkes, Ini Peran Budi Gunadi di Bidang kesehatan Saat Pandemi
Ia kemudian diangkat ditugaskan untuk mentransformasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero) sebagai Holding Industri Pertambangan yang membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk.
Menjabat sebagai Direktur Utama Inalum dari September 2017 hingga November 2019, BGS berhasil memperbesar kepemilikan negara menjadi mayoritas di perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia.
Pada November 2019 ia kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.
Anggaran Kemenkes
Menghadapi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin pun ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam perannya itu, ia sempat menjelaskan mengapa alokasi anggaran bidang kesehatan lebih kecil dibandingkan bidang ekonomi dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Menurutnya, hal ini terjadi karena permintaan anggaran PC-PEN pada bidang kesehatan memang sedikit. "Minta (anggarannya) sedikit," kata Budi dalam diskusi Health Outlook 2021, Jumat (18/12) lalu.
Simak Databoks berikut:
Ia pun mengatakan, semestinya pejabat Kementerian Kesehatan berada di garis terdepan dalam menyusun respons kebijakan saat pandemi. Masalahnya, "Yang terbiasa maju orang ekonomi," ujar dia.
Budi menilai, pihak yang ahli bidang ekonomi telah terbiasa menghadapi krisis ekonomi berskala global, yaitu pada 1998, 2008, dan 2013. Namun, krisis pandemi ini berbeda dengan krisis ekonomi global sebelumnya. Sebab, krisis tidak akan berakhir bila permasalahan kesehatan belum dituntaskan. "Berapa ratus triliun uang kami gelontorkan, selama masalah kesehatan tidak beres, (krisis) tidak akan beres," katanya.
Sebagaimana diketahui, total anggaran PC-PEN pada tahun ini mencapai Rp 695,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 96,17 triliun atau 13,8% dari total anggaran PC-PEN.
Selebihnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang PEN, yaitu insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, perlindungan sosial Rp 230,66 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 70,70 triliun, UMKM Rp 115,82 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 61,22 triliun.
