Jika PPKM Tak Efektif, Pemerintah Bisa Ambil Kebijakan Lebih Ketat

Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan pengecualian sektor esensial kebutuhan pokok dan kegiatan konstruksi. Tapi, pelaku di dua bidang ini diwajibkan untuk menerapkan dan taat kepada protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun).

Efektivitas  PPKM dinantikan sebagai strategi ampuh guna menekan laju penularan Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, apabila dampak PPKM tidak seperti yang diharapkan, ada kemungkinan pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ketat.

“Singkatnya, pasti perlu (kebijakan lebih ketat). Tapi sebetulnya, apa yang dilakukan sekarang ini juga untuk mengerem kasus positif. Kalau kita tidak mau taat, maka kita yang akan rugi. Jika ini efektif, kita bisa bertahan lebih lama hadapi pandemi,” kata Wiku, Jumat (8/1/2021).

Senada, Presiden Jokowi juga sempat mengingatkan potensi lockdown akibat situasi pandemi yang belum juga membaik. Oleh karena itu, imbau presiden, kondisi yang ada sekarang selayaknya menjadi peringatan agar tidak sampai terjadi lonjakan kasus yang lebih signifikan.

“Hati-hati, ini menjadi catatan bagi kita semuanya agar jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis di Indonesia, sehingga kita dipaksa untuk melakukan lockdown,” kata Jokowi.

Namun demikian, selama menyikapi kondisi yang ada, sebaiknya kita tidak panik berlebihan. Yang terpenting, selalu taat kepada protokol kesehatan terutama 3M dan VDJ (ventilasi, durasi, dan jarak). Jika mendapati di sekeliling ada kasus positif Covid-19, dukung nakes dalam penerapan 3T (testing, tracing, treatment).