397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Minta Jokowi Bertindak
Berikut adalah Databoks mengenai jumlah BUMN di Indonesia selama beberapa tahun terakhir:
Pesan Jokowi
Sementara itu, dalam sambutannya pada forum yang sama, Presiden Joko Widodo pun meminta, pelayanan publik harus melakukan perbaikan dengan bekerja lebih cepat dan inovatif.
"Kita juga punya pekerjaan besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil," katanya.
Pelayanan publik merupakan wujud dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Jokowi mengatakan, negara bisa disebut hadir bila mampu menyelenggarakan pelayanan yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan.
Adapun, pelayanan publik yang prima memerlukan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, perubahan pola pikir, dan budaya kerja birokrasi yang senang melayani masyarakat.
Sementara itu, perbaikan pelayanan publik juga memerlukan partisipasi dari seluruh elemen negara. Masyarakat juga diminta memberikan masukan, kritik, hingga melaporkan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Oleh karena itu, kehadiran Ombudsman pun diperlukan untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait kinerja pelayanan publik. Mantan Walikota Solo itu pun memberikan penghargaan kepada Ombudsman yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, hingga perseorangan.
"Saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman RI yang melakukan pengawasan terhadap Republik Indonesia," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meyakini Ombudsman bisa menemukan berbagai kekurangan dalam pelayanan publik. Catatan Ombudsman menjadi penting untuk mendorong standar kualitas pelayanan publik.
