Jokowi: Saya Tak Minat Jadi Presiden RI 3 Periode, Jangan Buat Gaduh
Adapun pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, amendemen bisa terjadi lantaran komposisi kursi parlemen saat ini didominasi oleh koalisi pemerintah. Apalagi saat ini salah satu partai yang bukan bagian pemerintah yakni Demokrat sedang menghadapi konflik.
Demokrat terpecah antara di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi KLB yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. "Jika dilihat dari barisan koalisi Jokowi yang mayoritas di parlemen, (amendemen) itu memungkinkan," kata Ujang saat dihubungi Katadata.co.id.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengatakan Jokowi pernah menyampaikan sikap penolakan terkait usulan tersebut. Donny menyebut wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode penuh spekulasi dan sarat motif politik.
"Hentikan spekulasi, presiden sudah menjelaskan sikapnya yakni menolak tiga periode jabatan presiden," kata Donny lewat pesan singkat, Senin (15/3).
