Luhut Janjikan Protokol Karantina Pejabat Diterapkan Secara Ketat

Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito mengatakan diskresi untuk melakukan karantina mandiri berlaku minimal bagi pejabat eselon I yang baru menyelesaikan tugas kedinasan. Selain itu keringanan ini hanya berlaku secara individual.

Meski demikian, pemberian izin wajib disertai protokol kesehatan ketat. "Ketetapan ini bentuk upaya pemerintah menjaga kestabilan negara," kata Wiku.

Selain itu, Satgas juga memberikan keringanan berupa terlepas dari kewajiban karantina bagi WNI yang memiliki penyakit tertentu atau mereka yang berduka karena keluarga inti meninggal.

Selain itu, keringanan juga diberikan kepada WNA pemegang pemegang visa diplomatik dan visa dinas; pejabat asing setingkat Menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan resmi; pelaku perjalanan dengan skema Travel Corridor Arrangement; delegasi negara G20; serta pelaku perjalanan dengan status orang terhormat (honourable persons) dan orang terpandang (distinguished persons).

Syaratnya, mereka harus mengajukan diskresi tersebut tiga hari sebelum tiba di Indonesia.

“Walaupun dapat keringanan, pihak tersebut wajib menjalankan protokol kesehatan ketat termasuk menerapkan sistem bubble kecuali WNA yang dikecualikan,” kata Wiku.