Modus Baru Penyelewengan Minyak Goreng Murah: Dijual Lagi Jadi CPO

14 Maret 2022, 20:48

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

Ilustrasi. Kemendag telah menyalurkan 415,78 ribu ton atau 519,73 juta liter migor dari 38 produsen migor ke pasar atau 72,45% dari DMO yang disimpan pemerintah.

DMO merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya untuk mendapatkan izin ekspor. Pada 14 Februari - 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 izin ekspor CPO dan turunnya sebanyak 2,77 juta ton untuk 54 eksportir CPO.

Kemendag mencatat empat produsen migor telah menyalurkan 268,37 juta atau 51,63% dari total migor yang telah didistribusikan. Keempat produsen tersebut adalah Wilmar Group (99,26 juta liter), PT Musim Mas (65,32 juta liter), PT Smart Tbk (55,18 juta liter), dan Asian Agri (48,59 juta liter).

Sahat mengusulkan skema penanganan kelangkaan migor baru ke pemerintah. Skema yang dimaksud Sahat adalah bantuan langsung nontunai khusus pembelian migor berskema kartu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia menyebut, skema itu sebagai Dana Tunjangan Kemahalan Minyak Goreng atau DTKM. Sahat mengatakan, skema ini merupakan hasil adopsi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Malaysia terkait harga migor dan telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

"Kementerian Perdagangan tidak bakal setuju, jadi kami bikin surat ke Presiden kalau kuorum memenuhi. Oknum di lapangan lebih pintar, itu diatasi dengan kartu DTKM," kata Sahat.

Sahat menyarankan, agar sumber dana subsidi ini berasal dari bea keluar ekspor CPO. Sahat menghitung bea keluar yang dibutuhkan negara seharusnya hanya sekitar US$ 57 per ton, sedangkan bea keluar saat ini adalah US$ 200 per ton.

Menurutnya, pemotongan bea keluar pada April-Juni 2022 dapat memenuhi anggaran subsidi dengan skema Kartu DTKM tersebut. Adapun, penyaluran dana akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) setelah bekerja sama dengan Badan Pengatur Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Halaman: