Delapan Jabatan Diemban Luhut Sekaligus di Era Jokowi, Ini Daftarnya
5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Luhut menambah daftar jabatannya sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 8 September 2021. Jokowi mengangkat Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI melalui Perpres no.15 tahun 2021. Gernas BBI merupakan gerakan untuk memperkuat produk-produk UMKM dalam negeri serta memperluas akses pasar melalui penjualan digital.
6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)
Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.
7. Ketua Komite Cepat Jakarta-Bandung
Luhut ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai Oktober 2021. Penunjukan itu melalui Perpres Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Melalui jabatan ini, Luhut bertugas menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.
8. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Terbaru, Luhut baru saja ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA Naisonal. Organisasi ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Adapun tugas Dewan SDA Nasional adalah berkoordinasi dalam pengelolaan sumber daya air. Mereka akan bekerja sama dalam menyusun rancangan penetapan wilayah sungai, merumuskan kebijakan informasi hidrologi hingga hidrogeologi.
Selain itu dewan juga akan berkoordinasi dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air. Dewan SDA Nasional juga akan bersidang paling sedikit satu kali dalam enam bulan. Dalam persidangan, mereka bisa mengundang instansi pemerintah, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Luhut juga pernah mengungkapkan banyaknya permintaan masyarakat Indonesia agar pemilihan umum dapat ditunda hingga 2027. Meski begitu, hasil dari tiga survei berbeda menunjukkan fakta sebaliknya. Baik survei Indikator, Litbang Kompas, maupun Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan lebih dari 60% masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu.
