Dugaan Korupsi Ekspor CPO Dikaitkan Isu Presiden 3 Periode, Ada Apa?
Kasus dugaan korupsi izin Penerbitan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) yang menyeret petinggi dari perusahaan sawit, mulai dikaitkan dengan isu politik. Politisi dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyinggung ada perusahaan sawit yang turut dalam gerakan mendukung perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Meski tidak menyebutkan nama perusahaan yang dia maksud, Masinton menilai perusahaan tersebut ttelah ikut berpartisipasi melawan konstitusi. "Harus diberi sanksi," ujar Masinton dalam cuitan tersebut, yang dikutip Kamis (21/4). Katadata sudah mendapatkan izin untuk mengutipnya.
Ada tiga petinggi perusahaan sawit yang kini menjadi tersangka dan mendekam di tahanan. Mereka yakni Komisaris Utama Wilmar Nabati Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA; dan General Manager PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.
Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!— MASINTON PASARIBU (@Masinton) April 20, 2022
Masinton meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi konsesi kepemilikan lahan perkebunan sawit, agar tidak terjadi kembali kasus serupa di kemudian hari.
"Evaluasi ulang kepemilikan lahan komoditas untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh segelintir oligarki korporasi besar, seperti perkebunan sawit,” ujarnya.
Evaluasi ini juga akan menunjukkan sikap tegas pemerintah untuk menyikapi persoalan minyak goreng. Terutama dengan berkembangnya isu bahwa pengusaha sawit akan keluar dari program minyak goreng curah subsidi. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun membantah akan melakukan boikot.
"Prinsipnya negara tidak boleh kalah dan tunduk terhadap ancaman boikot dari para pengusaha sawit kepada pemerintah," jelasnya.
Masinton pun mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung yang sedang membongkar dugaan adanya korupsi di balik izin PE CPO dan RBD Olein.
