Ramai Isu Reshuffle, Gerindra dan Golkar Pasrah Ikut Keputusan Jokowi
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan partainya tak mau mengganggu hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi atau mengkonsolidasikan susunan menteri di dalam kabinet, untuk kepentingan pemerintahan. “Reshuffle kabinet itu hak prerogatif,” kata Doli di Jakarta, Selasa (7/6).
Sebelumnya, kabar reshuffle pada 15 Juni tak ditepis lingkaran Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, bahkan menyatakan akan menyampaikan kabar lebih detail ke publik, jika sudah ada kepastian tanggal reshuffle. “Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen pada Kamis (2/6).
Tak hanya itu, dia juga memberikan pandangan terkait pertimbangan perlunya bagi Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, terdapat berbagai permasalahan yang mesti ditangani secara cepat pascapandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19). Oleh sebab itu, dia berpandangan Jokowi membutuhkan sosok yang responsif terhadap pemulihan perekonomian, sebagai salah satu sektor yang terdampak.
“Kita kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis,” ujarnya.
Akan tetapi, dirinya masih enggan untuk mengungkapkan perubahan susunan kabinet pada reshuffle mendatang. Namun, dia memberikan bocoran bahwa tidak banyak pos kementerian yang berubah pimpinannya.
Menyangkut kinerja menteri, survei Indikator Politik Indonesia mengungkap opini publik terkait menteri yang memiliki kinerja terbaik.
