Peran 7 Perwira Polri Tersangka Halangi Penyidikan Kematian Brigadir J
Tak hanya itu, Sambo juga diduga memerintahkan jajarannya untuk mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV (Close Circuit Television) di sekitar rumah dinasnya.
- Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan dan Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria.
Saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pemanganan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigjen Hendra secara jabatan berada persis di bawah Sambo.
Awalnya, namanya turut terseret kasus ini setelah melarang pihak keluarga untuk membuka peti jenazah Brigadir Yosua saat di Jambi.
Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan selanjutnya, Hendra diduga turut serta berupaya menghalangi proses penyidikan kematian Brigadir Yosua, dengan memerintahkan mengamankan rekaman CCTV.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Asep Edi Suhari menjelaskan, bahwa terdapat lima klaster atau kelompok peran dalam kasus ini.
Menurutnya, Hendra termasuk ke dalam klaster empat dalam pemindahan alat bukti CCTV, yaitu mereka yang berperan untuk menyuruh melakukan, baik memindahkan atau perbuatan lainnya.
Sementara Komisaris Besar Agus, yang saat itu masih menjabat sebagai Kaden A Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, diduga menerima perintah dari Hendra untuk mengamankan rekaman CCTV.
- AKBP Arif Rahman Arifin, Komisaris Polisi Baiqul Wibowo, dan Komisaris Polisi Chuk Putranto.
Ketiga personel Polri ini semuanya merupakan eks bawahan Ferdy Sambo, saat masih memimppin Biro Profesi dan Pengamanan.
AKBP Arif merupakan Wakil Kaden B Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sedangkan Kompol Baiqul PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, dan Kompol Chuk PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.
Menurut Asep, ketiga nama tersebut masuk ke dalam klaster ketiga. Mereka diduga memindahkan transmisi, menyimpan, dan merusak rekaman CCTV.
Seluruh enam tersangka kasus ini disangkakan melanggar Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, Pasal 221, dan Pasal 223 KUHP, juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
Mengacu pada pasal-pasal tersebut, para tersangka terancam mendapatkan hukuman maksimal pidana 10 tahun penjara, dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar jika terbukti bersalah.
