Anggaran Subsidi Angkutan Perintis Naik, Total Jadi Rp 3,5 Triliun
Budi mengatakan, selalu berupaya untuk memenuhi aspirasi dari daerah dengan melihat skala prioritas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN terkait besaran alokasi anggaran subsidi yang bisa diberikan.
Dengan begitu, Kemenhub berharap semakin banyak daerah yang sebelumnya hanya dilayani oleh angkutan perintis, naik kelas menjadi komersial. Budi mengatakan, karena tujuan dari pemberian subsidi adalah semakin meningkatnya taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut.
Oleh sebab itu, jika pelayanan transportasi di suatu daerah sudah menjadi komersial, maka alokasi anggaran subsidinya dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.
“Subsidi Angkutan perintis merupakan bukti pemerintah hadir di tengah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi publik,” ujar Budi.
Pada sektor perhubungan darat, alokasi subsidi perintis dan PSO diberikan untuk pelayanan angkutan jalan di 327 trayek, angkutan antarmoda di 37 trayek, angkutan barang di 6 lintasan, perintis penyeberangan di 273 lintas, roro long distance ferry di 2 lintas, serta angkutan perkotaan di 10 kota.
Adapun pada sektor perhubungan laut, alokasi subsidi perintis dan Public Service Obligation atau PSO diberikan untuk pelayanan kapal perintis sebanyak 116 trayek, penyelenggaraan kapal barang Tol Laut sebanyak 39 trayek, penyelenggaraan kapal khusus angkutan ternak sebanyak 6 trayek, serta penyelenggaraan kapal rede sebanyak 16 trayek.
Sedangkan, pada sektor perhubungan udara, penyelenggaraan angkutan udara perintis dilayani 21 Koordinator Wilayah atau Korwil, dengan 220 rute angkutan udara perintis penumpang dan 41 rute kargo.
