Sanggah Sri Mulyani, Mahfud: Transaksi Janggal PNS Kemenkeu Rp 35 T
Selain itu, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU yanh belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu Rp 260,5 trilin. Data-data itulah yang setelah diakumulasi ditemukan angka Rp 349,8 triliun.
Pembelaan Sri Mulyani
Dalam rapat Komisi XI DPR awal pekan ini, Sri Mulyani mengkalaim transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp 3,3 triliun.
Sri Mulyani menyebut, terdapat 135 surat terkait korporasi dan pegawai yang nilainya Rp 22 triliun dari PPATK selama 15 tahun terakhir. Ini terdiri atas transaksi debit kredit operasional korporasi Rp 18,7 triliun. Ini merupakan transaksi yang sebelumnya diminta Kemenkeu ke PPATK untuk menyelidiki keterkaitan pegawainya dengan perusahaan tersebut.
Sebagian dari 153 surat itu juga merupakan transaksi Rp 3,3 triliun terkait pegawai Kemenkeu.
"Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp 3,3 triliun, ini 2009-2023 atau 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang diinquiry," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, nilai Rp 3,3 triliun merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai Kemenkeu termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga dan jual beli harta yang telah ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya juga berupa surat yang terkait permintaan Kemenkeu untuk melacak transaksi pegawai sebagai syarat dalam sesi fit and proper test promosi dan mutasi jabatan
"Misalnya kami sedang fit and proper test, tolong (ke PPATK) minta data si X pegawai kita, maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada dalam hubungannya dengan pidana atau korupsi, itu untuk cek profiling risk pegawai kita," kata Sri Mulyani.
