Anwar Usman Kritik Putusan dan Sidang MKMK, Sebut Dapat Fitnah Keji
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengkritik jalannya sidang dugaan etik hakim yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Menurut Anwar pelaksanaan sidang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan MK.
Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan,” ujar Anwar saat memberikan keterangan resmi, Rabu (8/11).
Menurut Anwar keberadaan MKMK seharusnya dibuat untuk untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi baik secara individual maupun secara institusional. Ia juga mengkritik alasan MKMK yang membuat putusan dengan dalih melakukan terobosan hukum dan mengembalikan citra MK di mata publik.
Meski begitu Anwar mengatakan dirinya saat itu yang masih menjadi ketua MK tidak bermaksud untuk mengintervensi dan mencegah kerja-kerja yang sedang dilakukan MKMK. Padahal menurut Anwar ia telah mendengar adanya upaya untuk menjadikan dirinya sebagai objek putusan MKMK. Hal itu ia lakukan atas prasangka baik demi penegakan hukum dan konstitusi.
“Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insyaAllah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat, dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi, nusa dan bangsa,” ujar Anwar.
Di sisi lain, Anwar mengatakan ia telah mendapat fitnah yang keji selama bergulirnya sidang etik oleh MKMK. Ia menyebut mendapat banyak tuduhan atas putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres.
Padahal menurut Anwar putusan itu bukanlah putusan dirinya seorang melainkan putusan kolektif. Ia membantah bahwa putusan itu sarat dengan kepentingan terutama kepentingan dirinya dan keluarganya.
