Tepis Kontroversi, KPU Pastikan Gelar Dua Kali Debat Khusus Cawapres
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idham Holik memastikan debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024 akan berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurut Idham sesuai dengan ketentuan debat akan digelar sebanyak lima kali dengan rincian tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.
"Tiga debat calon presiden dan dua debat calon wakil presiden itu ada dalam penjelasan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian kami tuangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," kata Idham seperti dikutip, Selasa (5/12).
Mengenai ketentuan pelaksanaan debat capres dan cawapres sebelumnya memang telah diatur dalam Pasal 50 ayat 1 sampai 6 PKPU nomor 15 tahun 2023. Dalam ketentuan disebutkan capres dan cawapres tidak boleh mendelegasikan perwakilan untuk hadir dalam debat. Dalam hal capres atau cawapres tidak bisa hadir karena alasan sakit atau sedang dalam perjalanan ibadah harus disertakan dengan keterangan resmi dari instansi berwenang.
Selain format debat, Idham mengatakan KPU juga telah menetapkan dari lima kali debat sebanyak dua kali debat capres dan cawapres akan digelar di kantor KPU. Untuk saat ini direncanakan debat yang akan digelar di KPU adalah debat pertama dan dan terakhir atau kelima.
"Dalam rapat koordinasi kemarin itu sudah disampaikan untuk seluruh debat direncanakan di Jakarta," kata Idham lagi.
Kontroversi Format Debat Capres Cawapres
Sebelumnya pelaksanaan debat capres dan cawapres sempat menuai kontroversi lantaran beredar kabar KPU meniadakan debat untuk cawapres. Kontroversi itu muncul seiring dengan adanya pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyatakan membuka peluang semua debat akan dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan cawapres untuk alasan kekompakan.
"Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (2/12).
Pernyataan Hasyim ini menuai kontroversi. Tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merasa tak dikabari KPU sebelum memutuskan komposisi debat. Co-Captain Timnas AMIN, Nihayatul Wafiroh mengatakan dari rapat tanggal 29 November lalu, belum ada kesepakatan untuk komposisi debat.
"Akhirnya saat itu KPU meminta tiap-tiap dari kita (tim ketiga paslon) untuk mengajukan surat usulan dan mereka (KPU) berjanji untuk mengadakan rapat," kata Nihayatul dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12).
Dalam kesempatan terpisah, Nihayatul mengatakan ada permintaan dari pasangan calon nomor dua yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk meniadakan debat. Sebagai gantinya, forum debat diganti dengan penyampaian visi dan misi dengan durasi 150 menit.
Pernyataan ini dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan usulan tersebut malah datang dari Timnas AMIN pada rapat dengan KPU pada 29 November. Dradjad mengatakan dalam rapat tersebut, perwakilan Anies-Muhaimin memberikan masukan agar capres dan cawapres hadir dalam debat.
"Pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU," katanya dalam keterangan tertulis.
Mendengar usulan tersebut, perwakilan TKN Prabowo-Gibran yang dipimpin Burhanuddin Abdullah setuju. Meski demikian, Dradjad tak dapat mengungkapkan siapa kubu AMIN yang melontarkan usulan. "
Adapun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat untuk calon wakil presiden. Ia juga meyakini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka siap mengikuti debat.
"Saya rasa jauh lebih baik kalau ada debat cawapres," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/12).
